Misteri Unsur Korupsi di Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Part 1

By On Wednesday, April 20th, 2016 Categories : Serba-Serbi
(dari kiri) Menteri LHK Siti Nurbaya, Menko
Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama usai Rapat Koordinasi Reklamasi Pantai Utara Jakarta di
Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (18/4).(Republika/Yasin Habibi)

Dari republika.co.id yang ditulis Oleh Abdullah Sammy.

Akhirnya tak ada lagi alibi dari pemerintah provinisi DKI untuk terus
melanjutkan proyek reklamasi. Alasan DKI yang kukuh menggunakan
Keputusan Presiden (Keppres) nomor 52 tahun 1995 terkait reklamasi di
Pantai Utara Jakarta, akhirnya mentah oleh keputusan yang dikeluarkan
Kemenko Maritim dan Sumber Daya Manusia.

Usai menggelar pertemuan
dengan Menko Maritim dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya tak nyaring lagi
bersuara mempertahankan proyek reklamasi.

Baca juga 5 Pertanyaan Soal Kasus Sumber Waras yang tak Mampu Dijawab Ahok dan Pendukungnya

Nyatanya, alibi keppres
yang selalu didengungkan Ahok dimentahkan pemerintah pusat. Kemenko
Maritim menyatakan payung hukum utama reklamasi adalah Perpres nomor 122
tahun 2012 dan UU nomor 27 tahun 20007 juncto UU nomor 1 tahun 2014
tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam artikel berjudul ‘Membedah Izin Ahok atas Reklamasi Teluk Jakarta’ yang dimuat Republika Online
edisi Selasa 5 April 2016, sudah dijelaskan secara rinci letak
kekeliruan Ahok soal reklamasi ini. Dalam artikel itu pula dipertanyakan
landasan keppres yang dipakai Ahok nyatanya bertentangan dengan dua
payung hukum yang hirarkinya lebih tinggi.

Walau kemudian muncul
pembelaan dengan versi berbeda, nyatanya tetap tak bisa menolong
kebijakan Ahok soal reklamasi. Reklamasi akhirnya berhenti! Setidaknya
untuk sementara.

*** -1-  -2-  -3-  -4-  -5-  -6- ***

Incoming search terms:

|, misteri proyek reklamasi|
Misteri Unsur Korupsi di Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Part 1 | Si Boy | 4.5
Leave a Reply