Misteri Unsur Korupsi di Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Part 2

By On Wednesday, April 20th, 2016 Categories : Serba-Serbi

Isi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 yang menyebutkan segala pemanfaatan
perizinan ruang perairan dan pulau diberikan berdasarkan rencana
zonasi.

Dari republika.co.id yang ditulis Oleh Abdullah Sammy.

Dua payung hukum (UU nomor 27 tahun 2207 yo UU nomor 1 tahun 2014 dan
Perpres 122 tahun 2012) sejak awal dilangkahi Ahok lewat keputusannya
mengeluarkan izin reklamasi. Dalam surat keputusan gubernur nomor 2238
tahun 2014 tentang izin pelaksanaan reklamasi Pulau G oleh anak
perusahaan Agung Podomoro Land, Ahok jelas-jelas menghilangkan dua
aturan utama tentang reklamasi itu.
Padahal, dua bulan sebelum
surat Ahok terbit, Jokowi (kala itu masih jadi gubernur DKI),
mengeluarkan aturan yang berhubungan dengan reklamasi dengan berdasar
pada Perpres 122 tahun 2012.
Keputusan yang dikeluarkan Jokowi
pada September 2014 itu adalah produk hukum terakhir terkait reklamasi,
sebelum Ahok mengeluarkan keputusan selang dua bulan setelahnya. Sudah
sewajarnya Ahok menggunakan dasar hukum yang sama dengan yang digunakan
Jokowi itu sebagai landasan.
Tapi ironisnya, Perpres nomor 122
tahun 2012 yang jadi dasar Jokowi mengeluarkan surat Gubernur pada
September 2014, raib saat Ahok mengeluarkan keputusan pada Desember
2014. Raibnya Perpres tahun 2012 dalam dasar surat keputusan Ahok hingga
kini masih menjadi tanda tanya. Apakah murni alpa atau disengaja?
*** -1-  -2-  -3-  -4-  -5-  -6- ***

Misteri Unsur Korupsi di Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Part 2 | Si Boy | 4.5
Leave a Reply