Wahai Ahokers, Bacalah Tulisan Redaktur Republika Ini

By On Thursday, April 21st, 2016 Categories : Serba-Serbi
Wahai Ahokers, Bacalah Tulisan Redaktur Republika Ini
Catatan si Boy – Tulisan Redaktur Republika Abdullah
Sammy
ini perlu dibaca oleh siapa saja, terutama pendukung Ahok. Agar
ada pencerahan dan tidak cinta buta… Bagaimana efek mendukung tanpa bersikap kritis. Juga
untuk seluruh media yang mempoles pencitraannya.

Ahok, Media, dan Teluk Jakarta

 

John Grosvenor Rowland. Nama politikus Partai Republik di Amerika Serikat ini sempat menjadi buah bibir.
Pada tahun 1994, Rowland mencatat sejarah sebagai gubernur termuda Connecticut usai memenangi pemilu dengan suara 36 persen.
Sosoknya yang masih muda, 37 tahun, serta dukungan luas media membuatnya
dicitrakan sebagai calon rookie untuk maju di pentas nasional kelak.
Dia tiga kali memenangi pemilu gubernur. Memasuki masa jabatan
ketiganya, Rowland bahkan mulai digadang-gadang oleh media sebagai calon
presiden atau wakil presiden Amerika mendatang.
Namun, kepemimpinan yang selama tiga periode dipoles oleh pencitraan di media ini berakhir dengan bencana besar.


Baca juga Istana Mulai Tak Nyaman dengan Ahok

Skandal korupsi menghantamnya. Tak hanya itu, berbagai kasus suap pun bertubi-tubi menimpanya.
Karier Rowland pun berakhir tragis. Ibarat dari hero to zero, Rowland
mengundurkan diri pada 2004, kini kegiatannya harus keluar masuk
penjara.
Apa yang diawali Rowland membuktikan kalimat populer yang pernah
diucapkan John Emerich Edward Dalberg-Acton, ‘power tends to corrupt,
and absolute power corrupts absolutely.’ (Kekuasaan berpotensi untuk
korup dan kekuasaan yang mutlak adalah korupsi yang absolut).
Apa yang terjadi di Connecticut tentunya tak pernah kita hendaki terjadi
lagi di Indonesia. Cukup sudah, bau busuk sebuah kekuasaan tertutupi
berita harum media.
Kekritisan media yang luntur bisa memang menjadi awal dari segala
bencana, layaknya di Connecticut. Indonesia pernah mengalami fase itu di
orde yang lalu. Media ‘dininabobo-kan’ oleh dongeng kinerja penguasa.
Cerita rekayasa yang kedap dilempar untuk menutupi kekurangan yang
terjadi di sana-sini. Ya, fase itu pernah kita alami. Dan mudah-mudahan
ini tidak sedang terjadi lagi.
Hanya keledai bodoh tentunya yang terjatuh di lubang yang sama. Ini
tentu mesti terus dicamkan dalam membina kehidupan bernegara. Sebab
sebuah kritik akan jauh lebih berguna bagi penguasa dibanding sejuta
puja di media.
Kritik pada akhirnya bukan sekadar jadi keniscayaan tapi jadi kewajiban untuk mengontrol arah kekuasaan.
Sudut pandang kritis ini tentu mesti diarahkan secara tepat. Ini
terutama dalam membahas kebijakan publik sang pejabat yang memiliki
sekala pengaruh besar.
Kini, salah satu kebijakan di Indonesia yang sedang jadi sorotan tajam
adalah keputusan gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama soal reklamasi
Teluk Jakarta.
Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta kini terseret dengan dugaan kasus suap
yang menjerat anggota DPRD DKI, M Sanusi dan perusahaan proyek
reklamasi. Dugaan suap ini terkait dengan Raperda Zonasi wilayah Teluk
Jakarta yang akan menentukan peruntukan di pulau lokasi reklamasi.
Sejatinya Raperda ini adalah usulan dari kantor gubernur DKI, dalam hal
ini Gubernur Basuki, alias Ahok. Raperda Zonasi akan jadi kunci utama
dalam memulai megaproyek reklamasi di Teluk Jakarta yang total nilainya
ditaksir mencapai Rp 500 triliun.
Masalah utamanya adalah Perda Zonasi itu belum pernah ada, sedangkan
izin reklamasinya sudah diterbitkan Ahok. Bahkan konon, sudah ada ruko
yang berdiri dan sudah mulai dipasarkan di pulau reklamasi.
Padahal hal ini berpotensi menabrak isi Undang-Undang nomor 1 tahun 2014
yang menyebut mesti ada rencana zonasi berbentuk perda, baru izin
pemanfaatkan sumber daya di pesisir bisa dilakukan, dalam hal ini
reklamasi. Yang terjadi di DKI kini justru sebaliknya.
Sekalipun Ahok kini dapat pembelaan dari Sekretaris Kabinet Pramono
Anung yang menyatakan reklamasi Teluk Jakarta bisa dijalankan tanpa
perda zonasi.
Pernyataan Pramono mengacu pada pasal 69 ayat 2 Perpres tentang Penataan
Kaawasan Jabodetabekpunjur tahun 2008 yang berbunyi, “Sepanjang rencana
tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan
zonasi belum ditetapkan, digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan
Jabodetabekpunjur sebagai acuan pemberian izin.”
Tapi pada 2014 muncul Undang Undang nomor 1 tentang Pengelolaan Pesisir.
Pada pasal 17 ayat 1, UU ini mengamanatkan, izin lokasi untuk
memanfaatkan wilayah pesisir harus berdasarkan rencana zonasi. Dan
mengacu pada UU nomor 27 tahun 2007 yang menjadi dasar UU nomor 1 tahun
2014, tertera aturan pada pasal 9 ayat 5 yang menyatakan, rencana zonasi
ditetapkan lewat peraturan daerah.
Karena itu, Ahok jelas berkepentingan untuk segera mengebut diketuknya
pengesahan Raperda Zonasi di DPRD DKI. Jika DPRD mengetuknya, maka
kebijakan reklamasi bisa langsung dijalankan.
Potensi pelanggaran Undang-Undang bisa diselamatkan. Sebab Ahok hanya
perlu menerbitkan ulang izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi setelah
keluarnya Perda Zonasi.
Namun di saat proses pembahasan Raperda di DPRD, kasus suap dibongkar KPK. Raperda pun tertunda.
Bagi Ahok, tertundanya pembahasan raperda akan sangat merugikan rakyat
dan menguntungkan pengusaha. Dia beralibi Perda Zonasi akan meningkatkan
kewajiban pengusaha membayar kompensasi sebesar 15 persen dari nilai
aset reklamasi. Ini untuk kepentingan membangun fasilitas umum di DKI.
Pada titik ini mati kita bedah argumentasi Ahok.
Mengapa Ahok mengatakan perusahaan akan diuntungkan tanpa adanya Raperda Zonasi?
Jawabannya karena dalam ketentuan hukum yang ada saat ini, perusahaan
hanya diminta lima persen dari nilai aset reklamasi untuk diserahkan
pada pemerintah.
Siapa yang menentukan lima persen? Faktanya Ahok sendiri. Lewat
keputusan gubernur (nomor 2238 tahun 2014) yang dia tandatangani, Ahok
menginginkan lima persen sebagai komensasi.
Berikut salinan keputusan gubernur soal Reklamasi Pulau G pada poin
kompensasi; “Memberikan kontribusi lahan seluas 5% (lima persen) dari
total luas lahan areal reklamasi nett yang tidak termasuk peruntukan
fasos/fasum untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.”
Ok, marilah kita berprasangka baik. Mungkin saja Ahok khilaf saat
menulis lima persen itu dan ingin perbaikan nilai kompensasi menjadi 15
persen. Ahok ingin agar kebijakan 15 persen itu cepat disahkan agar tak
merugikan rakyat.
Jika benar ucapan itu adalah maksud Ahok sesungguhnya, mengapa dia tidak
menuangkan kewajiban 15 persen itu lewat peraturan gubernur (pergub)
yang mana hanya Ahok yang punya wewenang untuk mengeluarkannya?
Ahok sempat menjawab pertanyaan itu. Dia berkata enggan mau mengeluarkan
pergub soal peningkatan kewajiban kompensasi reklamasi karena takut
kebijakan ini akan mudah dibongkar oleh gubernur setelahnya.
Jujur, jawaban ini agak menggelitik. Begitu jauhnya penerawangan politik
Ahok. Di sisi lain begitu percayanya Ahok pada DPRD sehingga memilih
membahasnya lewat raperda. Padahal Ahok pernah menyebut DPRD maling
semua.
Ok, kita ikuti saja alur pemikiran Ahok itu. Taruhlah, gubernur setelah
Ahok nanti pada 2017 berpotensi mengubah pergub. Sehingga Ahok merasa
butuh perda untuk menguncinya.
Tapi bukankah dia bisa tetap mengeluarkan pergub terkait kompensasi 15
persen plus dilapis dengan Raperda Zonasi yang isinya menebalkan
kewajiban 15 persen itu. Pergub bisa dimaksudkan untuk menjawab
kekhawatiran Ahok soal kompensasi 15 persen yang harus cepat ditetapkan.
Sedangkan Perda untuk menguncinya agar tak mudah dibongkar ulang.
Tapi hingga kini Ahok tak ada niat untuk melakukan dua kebijakan itu.
Jadi sah-sah saja jika orang kemudian berpikiran motif Ahok untuk segera
mendorong Raperda Zonasi bukan soal peningkatan kewajiban kompensasi
menjadi 15 persen.
Sebaliknya ini bisa jadi adalah usaha penyelamatan diri dari pelanggaran
UU nomor 1 tahun 2014 soal kewajiban Perda Zonasi sebelum menerbitkan
izin reklamasi. Sebab UU nomor 27 thun 2007 dengan tegas mengamatkan
hanya Perda Zonasi sebagai syarat izin setiap kegiatan pengelolaan
wilayah pesisir dan tak bisa diganti pergub.
Dan fakta saat ini sudah terbuka bahwa ada izin reklamasi minus adanya Perda Zonasi.
Namun, semua momen mempercepat raperda buyar karena anggota DPRD dari
Gerindra, M Sanusi tertangkap tangan oleh KPK. Penangkapan yang bisa
menjadi berkah tersembunyi karena menghentikan segala proses pengesahan
reklamasi.
Hingga kini detail kasus suap Sanusi masih belum diungkap komisi
antirasuah itu. Justru dari bibir Ahok kita mengetahui bahwa kasus
Sanusi terkait negosiasi kompensasi antara perusahaan dengan DPRD.
Dari ucapannya, Ahok tentu tahu banyak soal suap seputar Raperda Zonasi
ini. Pantaslah bila KPK berencana memanggil pria yang juga calon
gubernur pejawat itu sebagai saksi.
Tapi belum juga Ahok dipanggil, pihak Sanusi sudah mulai bernyanyi.
Sanusi via pengacaranya, Krisna Murti, justru menuding ada sraf ahli
Ahok yang terlibat sebagai penghubung DPRD dengan perusahaan pemegang
proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Segala perkembangan kasus ini agaknya menarik untuk disimak. Sebab
kemungkinan kasus ini menjadi guliran bola salju sangat besar.
Mulai dari Raperda Zonasi hingga alasan mengeluarkan Izin Reklamasi tentu akan diburu KPK.
Pada akhirnya ada benang merah antara apa yang terjadi di Connecticut
dengan DKI. Benang merah itu adalah proses pembangunan yang banyak
pencitraan minus kritikan menyimpan bom waktu yang besar.
Jakarta jadi contohnya. Cerita pengelolaan pemerintah yang bersih kini
kerap diekspos jadi tanda tanya. Tanda tanya yang ditutupi cerita gebrak
meja atau kisah dongeng indah seputar ketegasan penguasa.
Pada akhirnya sebuah pemerintahan yang berjalan minus kritikan bisa
disamakan dengan gerbong kereta yang melaju cepat tanpa tuas rem.
Gerbong itu pada akhirnya menabrak sana-sini. Aturan ditabrak, rakyat
disikat, dan penguasa yang naik gerbong pun tertidur lelap.
Namun ingat kereta yang tanpa rem juga berpotensi terjun ke dasar
jurang. Ini terbukti di Connecticut. Seorang yang berreputasi sebagai
calon presiden Amerika kini terjun menjadi seorang narapidana.
Pengalaman ini bisa terjadi di mana saja, termasuk di negara kita yang
tercinta.
Sumber: nbcindonesia.com

Incoming search terms:

|, ahokers cinta buta, , ahokers penipu terbaru|
Wahai Ahokers, Bacalah Tulisan Redaktur Republika Ini | Si Boy | 4.5
Leave a Reply